DISTORSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

Abstract

Permasalahan yang paling sering terjadi dalam implementasi kebijakan publik adalah adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan antara tujuan kebijakan dengan hasil kebijakan tersebut ketika dilaksanakan. Kecenderungan semacam ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Peneliti menggunakan pendekatan bottom-up untuk mengidentifikasi dan memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengumpulan data penelitian diperoleh melalui hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan level bawah (juru parkir) dan ditunjang pula dengan sikap permisif masyarakat pengguna layanan parkir. Adapun kesimpulan dari penelitian adalah bahwa rendahnya akuntabilitas, profesionalitas dan kedisiplinan pelaksana kebijakan merupakan sebab utama terjadinya penyimpangan implementasi kebijakan parkir berlangganan. Selain itu, masyarakat pengguna jasa parkir juga memberikan kontribusi terhadap penyimpangan tersebut karena toleransi mereka terhadap praktek pungutan liar.