KONSISTENSI PEMBUATAN PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN 26/Pid.B/2015/PN.PDG)

Abstract

Kesimpulan dari penulisan ini bahwa putusan hakim memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga pengadilan mampu menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/ 2015/PN.PDG, tidak dimuatnya pendampingan oleh orang tua/wali, atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping kemasyarakatan dapat menimbulkan multitafsir, apakah hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 23 jo Pasal 55 UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26 /Pid. B/2015/ PN.PDG, di dalam putusan tersebut hakim tidak mencantumkan tentang apakah hakim telah mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang ada pada Pasal 60 UU SPPA dan Tidak dicantumkannya laporan penelitian kemasyarakatan dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Saran pada penulisan ini adalah kedepanya Hakim Anak dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mencantumkan pendampingan mengenai pendampingan oleh orang tua/wali, atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping kemasyarakatan, untuk menghindari multitafsir bagi orang yang membaca putusan tersebut, serta menunjukkan suatu kepastian hukum dan menunjukan bahwa Hakim Anak telah melaksanakan ketentuan Pasal 23 jo Pasal 55 UU SPPA. Hakim Anak seharusnya mecantumkan mengenai laporan penelitian kemasyarakatan pada sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU SPPA mengingat laporan penelitian kemasyarakatan memberikan petunjuk bagi Hakim tentang tindakan atau hukuman apa yang terbaik dijatuhkan terhadap anak demi masa depan anak.