PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Abstract

Dalam mewujudkan masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintah saling menyadari tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat dituntut sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan umum. Sebagai data pendukung terdapat pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib warga negara pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun berupa pembangunan sarana umum yang berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini salah satu pajak yang dibahas oleh penulis adalah Pajak Daerah Kabupaten Jember khususnya pajak restoran. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember.