PROSEDUR PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN JEMBER

Abstract

Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi dan akuntabilitas. Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik dipusat maupun di daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya, kurangnya informasi yang dihasilkan dan kesalahan dalam penyajian laporan mengakibatkan tidak terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.