PERUBAHAN SOSIAL BERBASIS LINTAS BUDAYA: Identitas dan Ruang Negosiasi Global-Lokal

Abstract

Pada tahun 1945, menjelang diumumkannya Undang-Undang Dasar Negara, terjadi perdebatan seru soal kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional; kebudayaan daerah sebagai kenyataan konkret-historis dan kebudayaan nasional sebagai sesuatu yang akan dibentuk (masih dibayangkan). Kenyataan peliknya hubungan kebudayaan daerah (lokal) dengan kebudayaan nasional di satu sisi dan soal kebudayaan nasional itu sendiri di sisi yang lain tampaknya masih berlanjut hingga sekarang. Di sisi lain, arus pertukaran membuat interaksi antarbudaya menjadi suatu keniscayaan. Multikulturalisme 2 di Indonesia yang merebak di akhir tahun 1990-an sebagai respons terhadap penyeragaman budaya sejak Orde Baru, mampu bergerak menuju keragaman. Nyaris tak ada wilayah budaya yang terisolasi dari yang lain dan tidak dilalui lintas budaya global. Istilah ini muncul selain sebagai penghargaan atas kebudayaan lain, tetapi juga mencakup permasalahan produk-produk budaya sebagaimana yang muncul dalam politik, hukum, ekonomi dan sosial. Multikulturalisme menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keragaman budaya, mengubah kebijakan publik untuk mengakomodasi keragaman untuk menciptakan masyarakat heterogen yang damai dan adil. Pentingnya bersikap kritis terhadap isu multikultural ini untuk menyikapi bahwa kebijakan dan wacana multikultural di berbagai negara seringkali terlalu menekankan perbedaan daripada persamaan dan sangat rentan digunakan untuk memperuncing politik identitas (Melani, 2005:29).