KONSTRUKSI KEBIJAKAN KEBUDAYAAN DI BANYUWANGI: WACANA, RELASI, DAN MODEL KEBIJAKAN BERBASIS IDENTITAS

Abstract

Sesuai peraturan pemerintah no 38 tahun 2007, urusan kebudayaan adalah salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Implikasi dari peraturan pemerintah demikian adalah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pilihan strategis terkait dengan kebijakan kebudayaan di daerah yang menjadi otoritasnya. Pelimpahan kewenangan urusan kebudayaan kepada daerah tersebut telah memosisikan pemerintah menjadi dinamisator atas budaya yang berkembang pada tataran lokal. Sebagai implikasinya, akan memberikan ruang bagi masyarakat dan komunitas lokal untuk lebih berperan serta dalam upaya ‘menghidupkan’ kebudayaan, sehingga sumber daya budaya ditingkat lokal dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di sisi lain, seiring dengan dinamika otonomi daerah, ketika daerah dituntut memiliki kemandirian dan kekuatan fiskal, pemerintah daerah cenderung berlomba-lomba bagaimana segala sesuatunya ditarik pada ranah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tak jarang kebijakan daerah termasuk kebijakan terkait kebudayaan tersebut menjadi semacam ajang perlombaan bagi kekuatan kekuasaan untuk menunjukkan secara artifisial identitas mereka terhadap kepentingan kelompok atau komunitas masyarakat tertentu, termasuk komunitas budaya. Dampak dari hal tersebut adalah dikhawatirkan kebijakan daerah terkait kebudayaan dibiaskan demi kepentingan ekonomi dan keuntungan kekuasaan politik lokal, yang justru kontraproduktif dengan maksud pengembangan dan pelestarian kebudayaan itu sendiri.