PERUBAHAN EKONOMI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO: STUDI BIAYA TRANSAKSI, MODAL SOSIAL DAN DINAMIKA PENDAPATAN

Abstract

Ketersediaan air irigasi yang mencukupi kebutuhan tanaman merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian. Kelangkaan air menimbulkan konflik tersendiri diantara petani pemakai air. Untuk mengatasi konflik pemakaian air irigasi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengaturan terhadap pengelolaan air irigasi tersebut. Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan irigasi telah mendorong terbentuknya himpunan petani pemakai air (HIPPA) yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi petani terhadap pelaksanaan operasional dan pemeliharaan saluran irigasi. Selain itu, investasi yang tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran membutuhkan partisipasi dan kesadaran dari petani untuk ikut memeliharanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo melalui pendekatan biaya transaksi dan modal sosial, serta menganalisa dampak perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi terhadap dinamika pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan kelembagaan dalam pengelolaan irigasi yang terjadi tidak secara alamiah namun dipaksakan dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Inpres No.3 Tahun 1999 terkait pengelolaan irigasi. Perubahan tersebut dapat terjadi terus menerus dan bersifat tidak tetap. Perubahan tersebut bersifat non permanent dan continuous. Dampak perubahan kelembagaan dapat terlihat dari adanya dinamika pendapatan yang diterima oleh petani akibat adanya pengelolaan irigasi yang dipengaruhi oleh biaya transaksi dan modal sosial.Pendapatan petani dipengaruhi oleh hasil produksi panen (jumlah) serta nilai produksi panen (harga). Jumlah produksi panen sangat berkaitan dengan produktivitas pertanian, dimana ketersediaan air menjadi salah satu unsur pendukung produktivitas pertanian.