KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI

Abstract

Istilah akta sudah tidak asing lagi bagi tiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suatu tulisan dapat dimasukkan dalam kategori akta jika tulisan tersebut sengaja dibuat dan ditandatangani. Untuk mempermudah pembuatan akta maka dibutuhkan bantuan notaris yang memiliki kewenangan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang termasuk pembuatan akta pendirian koperasi. Pada kenyataan yang ditemui dalam masyarakat, peran notaris sangatlah berpengaruh terhadap pembuatan akta otentik maupun akta-akta lain seperti akta pendirian koperasi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: ”KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI”. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: bagaimana kedudukan Notaris setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana kewenangan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan notaris setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, untuk mengkaji kewenangan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan pelaksanaannya dalam praktik di lapangan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dengan bahan hukum primer dan sekunder kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum.