ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDH PADA DANA TALANGAN HAJI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG JEMBER

Abstract

Kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia selama kurun waktu 6 tahun sejak tahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu bank Islam di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (BMI). Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman (Al-Qardh) pada Dana Talangan Haji. Akad Pembiayaan Al-Qardh pada Dana Talangan Haji merupakan konsep pemberian suatu pinjaman Dana kepada nasabah calon jama’ah haji dengan prinsip Al-Qardh. Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai alasan timbulnya Akad Pembiayaan Al-Qardh pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember, kekuatan hukum dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh pada Akad Pembiayaan Al-Qardh dalam Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember, dan upaya penyelesaian apabila Muqtaridh (peminjam) melakukan wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Al-Qardh pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember (Muqridh). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Tipe Penelitian Yuridis Normatif (legal research), pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah alasan munculnya akad pembiayaan Al-Qardh di sebabkan adanya keinginan untuk Syiar Agama Islam (Ukhuwah Islamiyah), serta pengembangan produk-produk pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh tidak memiliki kekuatan hukum, karena di dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Fatwa MUI tidak disebutkan di dalam hierarki Peraturan Perundangan-Undangan. Namun Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh dapat menjadi sumber hukum bagi perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya, karena fatwa tersebut dari segi materi memberikan penjelasan secara luas serta terperinci mengenai akad pembiayaan Al-Qardh, dan fatwa tersebut menjadi sumber hukum dalam kegiatan sehari-hari dalam pembiayaan syariah, baik itu di Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syairah, atau Unit-Unit Syariah. Upaya hukum untuk penyelesaiannya ada 2 (dua) tahapan, tahapan pertama dengan musyawarah antar pihak Muqtaridh dengan pihak Muqridh untuk proses perpanjangan waktu/hari pengembalian pinjaman atas pembiayaan pada dana talangan haji. Dan apabila dengan jalan musyawarah tidak ditemui kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk melimpahkan atau menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pelaksanaan putusan serta eksekusi dari BASYARNAS dapat di mintakan penatapan eksekusi di semua Pengadilan Negeri dimana para pihak berdomisili (tempat tinggal tetap), sesuai dengan Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Saran dalam skripsi ini adalah upaya perbaikan yang terkait dengan aktifitas operasional khususnya di bidang tekonologi dan pengembangan perlu mendapat perhatian utama. Pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah masih belum memadai, maka perlu adanya kerjasama antara Perbankan Syariah, Pemerintah dan Bank Indonesia serta tokoh masyarakat setempat untuk meningkatkan informasi mengenai sistem operasional Bank Syariah. Untuk upaya penyelesaian perlu adanya wewenang Nasabah Calon Jama’ah Haji untuk menetapkan upaya hukum apabila terjadi sengketa, ini berkaitan dengan adanya pilihan hukum, yaitu melalui Pengadilan Agama, serta melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).