Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro melalui Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM)

Abstract

Pengusaha mikro adalah pelaku ekonomi terbesar di Indonesia. Persoalan yang terbesar bagi mereka adalah kesulitan dalam memperoleh akses modal, khususnya dari lembaga-lembaga formal yang ada. Penelitian ini ingin menjawab persoalan, bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, khususnya melalui program Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM)? Fokus penelitian dipusatkan pada peran lembaga informal masyarakat dalam rumusan program LKMM serta peran lembaga informal dalam implementasinya. Lokus penelitian adalah LKMM yang berada di Kabupaten Jember. Secara khusus LKMM yang didirikan antara tahun 2005 sampai dengan 2009. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan model “bottom up”. Pertama, menganalisa asumsi-asumsi, baik yang bersifat filosofis maupun teoritis yang dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan program LKMM. Asumsi-asumsi tersebut oleh perumus kebijakan diwujudkan dalam bentuk tujuan dan pedoman pelaksanaan dari program LKMM yang dibuatnya. Ke dua, dipusatkan pada pemahaman tentang strategi yang digunakan oleh pengurus LKMM dalam mengelola lembaganya. Yang dimaksudkan dengan strategi di sini adalah upaya dari pengurus LKMM dalam memaknai dan mewujudkan tujuan dari program dibuatnya LKMM dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dari penelitian di lapangan dihasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Jember dalam membuat desain program LKMM berupaya memanfaatkan tokoh-tokoh informal di tingkat dusun sebagai pengurus LKMM, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya transaksi dalam pengelolaan lembaga tersebut. Ke dua, pembentukan pengurus LKMM yang memanfaatkan tokoh-tokoh informal di tingkat dusun dan peran pemerintah sebagai fasilitator telah berhasil menjadikan LKMM sebagai lembaga kredit mikro yang berkelanjutan dan berkembang.