Studi tentang keputusan badan perwakilan desa terhadap calon kepala desa terpilih yang diduga melakukan money politic di desa Dawung kecamatan Matesih kabupaten Karanganyar

Abstract

Munculnya kebijakan untuk menghidupkan parlemen desa, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999, khususnya pasal - pasal mengenai badan perwakilan desa sudah tentu membawa nuansa tersendiri. ada harapan , namun juga ada kecemasan khususnya bagi masa depan demokrasi. harapan yang muncul sehubungan dengan formulasi yang menunjukkan indikasi mulai disadarinya kebutuhan akan penguatan politik rakyat dan memberikan ruang politik melalui penciptaan institusi-institusi demokrasi.