PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Abstract

Setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat, mengenai otonomi daerah yang salah satunya adanya surat ketetapan MPR No XV/MPR/1998 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Semua itu diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan peradilan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam UU No 32 Tahun 2004 yang menyatakan pemerintah daerah wajib berusaha mencukupi belanja rutin dengan pendapatan daerah sendiri. Pemerintah daerah dan masyarakat harus berperan aktif dalam mengelola potensi dan sumber daya daerah guna meningkatkan kemajuan dan pembangunan daerah,dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.