IMPLEMENTASI LAYANAN DRIVE THRU PEMBAYARAN PBB P2 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Layanan Drive Thru pembayaran PBB P2 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengelolaan pajak bumi dan bangunan baik sektor perkotaan maupun pedesaan yang dahulu dikelola oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintah daerah. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang telah siap menerima pengalihan pengelolaan PBB P2 tersebut. Kabupaten Banyuwangi melalui organisasi pelaksananya yaitu Dinas Pendapatan meluncurkan inovasi berupa layanan drive thru pembayaran PBB P2. Layanan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Nomor 970/5034/429.116/2012 tentang Layanan Drive Thru Pembayaran PBB P2 untuk memperrmudah masyarakat yang akan membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, layanan drive thru pembayaran PBB P2 dilaksanakan untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak yang seringkali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan konsep pelayanan publik, kebijakaan publik, implementasi kebijakan publik dan pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipasi pasif serta didukung data sekunder hasil dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Teknik uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan, Seksi PBB Dinas Pendapatan, petugas bank yang melayani layanan drive thru pembayaran PBB P2 dan masyarakat penggunan layanan drive thru pembayaran PBB P2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi layanan drive thru pembayaran PBB P2 berjalan cukup baik. Beberapa pengguna layanan drive thru yang dilakukan secara individu maupun kolektif merasa bahwa pembayaran PBB yang dilakukan melalui layanan drive thru lebih cepat dan praktis dibandingkan pembayaran pajak yang dilakukan melalui bank karena sistem online yang digunakan. Pembayaran yang dilakukan melalui bank lebih lama akibat antrian yang panjang dan sistem yang lebih sering error.