ANALlSlS YURIDIS SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 09 / Pdt.G / 1998 / PN.KTB)

Abstract

Perkembangan ekonomi di Indonesia dewasa ini semakin menuntut kemampuan seluruh komponen bangsa atas manajemen pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Banyaknya kasus pencemaran dan perusakan dalam eksploitasi sumber daya alam dengan model pengelolaan yang tidak berdasarkan pandangan secara berkelanjutan telah membawa dampak begitu besar terhadap kehidupan bangsa. Konflik dan sengketa yang muncul terus-menerus merupakan hal yang sangat buruk mengiringi langkah pengelolaan sumber daya alam. Penyebab utama dari munculnya sengketa dan konflik itu sendiri secara mendasar adalah pada tata peraturan yang masing belum saling mendukung, kualitas penegak hukum, serta pada faktor kesadaran hukum pelaku pengusaha yang masih rendah. Sengketa lingkungan merupakan kasus yang banyak menyisakan pekerjaan bagi kita semua untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya ketimpangan atas aplikasi produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan dengan apa yang terjadi sehari-hari, sehingga tidak mengherankan apabila pada tahun 1997 sampai dengan 1998 terjadi kasus kebakaran hutan di hampir seluruh wilayah Indonesia yang sangat besar dan dampaknya yang begitu luas. Ambisi untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya atas sumber daya alam telah membawa negara menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat secara adil diterima oleh komponen-komponen bangsa. Hilangnya hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan contoh sangat riil atas akibat produk kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Sampai saat ini sengketa atas ketidakadilan tersebut masih berlangsung, ketidakpastian kapan berakhirnya dan selesainya sengketa tersebut pada akhimya menuntut kita semua untuk mencari jalan keluar pemecahannya. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru propinsi Kalimantan Selatan dengan terjadinya kebakaran atas sumber-sumber mata pencaharian masyarakat berupa hutan dan ladang telah membawa kerugian yang begitu besar dan dampak yang begitu luas. Oleh sebab itu, skripsi ini disusun untuk membahas lebih jauh permasalahan tersebut. Permasalahan sebagai gambaran yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar terjadinya sengketa kebakaran, bentuk-bentuk kerugian, dan bentuk penyelesaian terbaik atas sengketa yang terjadi tersebut. Ditambah dengan analisis yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada. Hasil dari pembahasan masalah tersebut merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan, kerugian-kerugian yang ditimbulkan, dan menemukan bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan guna menyelesaikan sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah diskriptif analitik dan dasar yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada adalah diperoleh dari buku-buku / literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana, serta media tulisan yang berhubungan dengan materi skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan telah merumuskan kesimpulan bahwa dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah karena tidak dipenuhinya tuntutan ganti-rugi masyarakat atas kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung antara bulan Juli hingga November 1997, bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan adalah berupa kerugian materiil, immateriil, dan biaya untuk pemulihan lingkungan, dan bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan adalah berupa mekanisme penyelesaian sengketa altematif mediasi.