SUATU TINJUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG KEJAHATAN SEKS TERHADAP PEREMPUAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg Nomor 612.K / Pid / 1985)

Abstract

Perempuan adalah subyek sekaligus obyek yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Perempuan seringkali digolongkan sebagai masyarakat golongan lemah (second class citizen) akhir-akhir ini makin terpuruk. Meningkatnya kejahatan seks yang mengakibatkan korban perempuan dalam jumlah cukup banyak, merupakan kenyataan yang menunjukkan bahwa korban perempuan lebih rentan walaupun laki-laki juga bisa menjadi korban kejahatan seks, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat fear of crime mudah sekali terjadi. Keadaan inilah yang mengandung beberapa pokok persoalan yang harus dijernihkan, antara lain; bagaimana pengertian dari korban kejahatan seks terhadap perempuan?, bagaimanakah pemidanaan terhadap penjahat seks?, bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan seks?. Hal ini menunjukkan bahwa korban semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang memadahi. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengertian korban kejahatan seks terhadap perempuan, pemidanaan terhadap penjahat seks dan kebijakan serta perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap korban utamanya perempuan. Sebagai fakta diambil dari kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan M.A. Rf. Reg No 612. lvPid / 1985, Varia Peradilan Tahun ll no 24, 1987. Perlindungan terhadap korban kejahatan seks khususnya perempuan haruslah bisa menyentuh dan dapat dirasakan secara langsung oleh perempuan. Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yiktimologis. Yuridis Normatif dengan menitik beratkan pada peraturan perundang - undangan dan pendapat para sarjana yang didalamnya terkandung norma. Viktimologis merupakan salah satu upaya agar korban mendapatkan hak-haknya dengan harapan hukum akan melindungi kepentingan korban, korban kejahatan seks terhadap perempuan adalah seseorang (perempuan) yang menderita kerugian fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan jahat karena relasi seks yang didasari dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diluar kehendaknya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pelaku, kerugian mana juga dialami oleh keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya (milliaeu). Perlindungan hukum terhadap korban melalui pemidanaan terhadap pelaku belum maksimal. Disparitas penjatuhan pidana sering kali terjadi karena tidak adanya ancaman pidana minimal dalam KUHP sehingga seringkali pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan akibat delik yang ditimbulkan. Kebijakan pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan seks (perkosaan) melalui dua pendekatan yaitu Kebijakan legal dan Kebijakan non legal. Kebijakan legal ditempuh melalui tiga sistem hukum yaitu dari segi subtansi hukum (legal subtansi), Penegak hukum (legal structure) mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai peradilan dan budaya hukum (legal culture). Kebijakan non legal dilakukan melalui pendekatan medik maupun psikologis terhadap diri korban. Alternatif solusi sebagai upaya perlindungan korban, adalah perlu dibuat perundang-undangan tentang perlindungan terhadap saksi (korban), memberikan bantuan medis, psikologis / psikiatris secara langsung terbadap diri korban, dan memberikan arahan pada korban untuk menggunakan haknya yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.