Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/69504
Title: ASPEK YURIDIS TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI OLEH PEMERINTAH DAERAH IRIAN JAYA SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kajian Literatur tentang Rencana Penerbitan Obligasi di Proplnsi lrian Jaya)
Authors: SOETJIPTO, POERNOMO
SULARSO, ANTONIUS
ESFANDIARY, HASTANTI
Keywords: PENERBITAN OBLIGASI
PEMERINTAH DAERAH IRIAN JAYA
PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Issue Date: 31-Dec-2015
Abstract: Negara kita saat ini tengah dilanda krisis moneter dan krisis kepercayaan kepada pernerintah, namun demikian bukan berarti negara kita harus berhenti melaksanakan pembangunan, dimana pembangunan tersebut telah direncanakan pelaksanaannya secara bertahap. Sasaran utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Kondisi saat ini, untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan relatif sulit, sebagai akibat kebijakan pemerintah reformasi. Maka berbagai altematif untuk memperoleh dana untuk keperluan pembiayaan pembangunan daerah otonom mulai ditempuh oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan menerbitkan obligasi. Obligasi mulai populer sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang yang dianggap murah. Jika penerbitan obligasi dilakukan melalui Bursa Elek Jakarta (BEJ), maka transaksinya tunduk pada peraturan dan ketentuan hukum pasar modal Indonesia. Setelah banyak perusahaan menggunakan obligasi untuk mendapatkan dana publik, dengan otonomi luas, pemerintah daerah kini juga memiliki peluang untuk menerbitkan obligasi. Dana hasil penerbitan obligasi dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun masalahnya adalah apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup memadai untuk periode tertentu membayar kewajiban bunga kepada pemegang obligasi, kemudian pada saat jatuh tempo melunasi seluruh obligasi yang diterbitkannya. Jika dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, dapatkah penghasilan proyek itu digunakan untuk melunasi kewajiban dari penerbitan obligasi. Pemerintah Daerah dan DPRD karenanya, tetap perlu hati-hati di dalam mencari sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan daerahnya. Sebab, obligasi hakikatnya adalah utang yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu. Skripsi ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang mengangkat permasalahan diatas dengan rnenggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif dan metode pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai data sekunder guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerbitan obligasi yang masih merupakan sebuah rencana dari Pemetintah Daerah lrian Jaya sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerahnya.
URI: http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69504
Appears in Collections:UT-Faculty of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
960710101221 Hastanti Esfandiary.pdf25.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools