ANALISIS YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI KEPADA PENUMPANG AKIBAT KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT DARI PIHAK PT LION AIR

Abstract

Tujuan penilitian terdiri atas 2 (dua) tujuan yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari skripsi ini adalah (1) Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas jember. (2) Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat. (3) Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater. Tujuan khusus dari skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penerbangan komersialnasional yang terkait dengan pelayanan konsumen penerbangannya. (2) Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab perusahaan penerbangan komersial jika terjadi keterlambatan keberangkatan penerbangannya. (3) Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan konsumen penerbangan jika dirugikan oleh perusahaan penerbangan komersial. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan metode penulisan yang tepat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Metode analisa bahan hukum deduktif adalah suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum menuju prinsip yang bersifat khusus menggunakan bentuk argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan komersial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih khusus diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 141 sampai Pasal 149 mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan/atau pengirim kargo. Diteruskan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang mengatur ketentuan tentang besaran ganti kerugian yang ditanggung pihak pengangkut, apabila kesalahan atau kelalaian terhadap pengguna jasa angkutan disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengangkut. Bagi pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan angkutan penerbangan sebagai pelaku usaha dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan dasar hukum KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagai penyelesaian secara litigasi ke Pengadilan. Namun demikian sebelum dapat melakukan upaya litigasi diupayakan upaya non litigasi, berupa alternetif penyelesaian sengketa seperti negosiasi atau mediasi maupun melibatkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan tujuan penyelesaian masalah lebih baik, cepat, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak.