STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN TIDAK DIHADAPAN DAN TANPA PENGAWASAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Abstract

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah tidak sah baik dimata agama dan dimata Undang-Undang. Hal ini karena pencatatan dari sebuah perkawinan sangatlah penting karena banyak menimbulkan manfaat serta untuk menjamin ketertiban hukum. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku, juga dalam pasal 5 KHI yang menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat islam harus dicatatkan, dan juga karena tokoh masyarakat/ustadz/ulama tidak mempunyai kewenangan untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karenanya perkawinan yang dilaksakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah tidak sah menurut hukum islam maupun hukum Negara. Selain itu Akibat dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah bahwa apabila dalam perkawinan tersebut mengahsilkan anak maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya. Akibat lainnya adalah apabila dalam perkawinan tersebut terjadi perceraian maka si istri akan sulit mendapatkan harta bersama apabila si suami tidak mau memberikan karena dianggap harta tersebut merupakan harta bawaaan si suami, sebab suami yang bekerja. Selain itu bila si suami meninggal dunia maka istri dan anaknya akan sulit mendapatkan warisan.