AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN NAMA ANAK TERHADAP LEGALITAS STATUS HUKUM ANAK (Studi Penetapan Pengadilan Negeri No : 11/PDT.P/2015/PN.BPP)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Perbuatan Tergugat yang telah menimbun tanah (urug) di atas tanah milik Penggugat tanpa ijin adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata Para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Operator Loader yang bekerja pada atau atas perintah Tergugat I dan Tergugat II atau untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Para Penggugat sudah tidak lagi mengusahakan tanah tersebut, padahal tanah milik Para Penggugat tidak pernah dijual kepada Tergugat I dan atau Tergugat II, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menimbun tanah di atas tanah milik Para Penggugat. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena didukung dengan alasan yang cukup bahwa judex facti salah dalam menerapkan hukum. Dari fakta yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan karena perbuatan penimbunan oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat, yang dilakukan tanpa izin pemilik dalam hal ini para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.