PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN KAPAL PATROLI KELAS C PROGRAM KREDIT EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2005 DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010)

Abstract

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, dalam perkara Persekongkolan Tender pengadaan Kapal Patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender. Adapun kerjasama yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III pada kasus Persekongkolan Tender pengadaan Kapal Patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat digolongkan menjadi dua yaitu, pertama, Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan cara melakukan persaingan semu yang seakan-akan memfasilitasi Terlapor I. Kedua, Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III dengan cara Terlapor I mengajukan harga penawaran harga yang tidak wajar yaitu Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)/unit kapal dari harga hasil perhitungan Saksi Ahli Bidang Perkapalan yaitu Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)/unit kapal, tetapi terlapor III justru memenangkan Terlapor I yang justru akan merugikan negara. Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum tepat dalam memutus dugaan pelanggaran tersebut dengan alasan dan pertimbanganpertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum dan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010 dinilai belum menerapkan asas keadilan dan pendekatan Rule Of Reason secara tepat dan cermat.