Kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/66922

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	SOEDARKO	-
dc.contributor.advisor	SAMSUDI	-
dc.contributor.author	ISWANNANDA, Trendy	-
dc.date.accessioned	2015-12-07T07:32:54Z	-
dc.date.available	2015-12-07T07:32:54Z	-
dc.date.issued	2015-12-07	-
dc.identifier.nim	010710101226	-
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66922	-
dc.description.abstract	Berkaitan dengan prinsip diferensiasi fungsional yang terdapat dalam KUHAP maka wewenang yang dimiliki kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindap pidana khusus berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dapat mengakibatkan adanya tumpang tindah kewenangan ( over laping) antar instansi penegak hukum terutama antara kepolisian dan kejaksaan.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.subject	TINDAK PIDANA KORUPSI	en_US
dc.title	Kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi	en_US
dc.type	Undergraduat Thesis	en_US
Appears in Collections:	UT-Faculty of Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Trendy Iswannanda 010710101226.pdf		28 MB	Adobe PDF	View/Open

Admin Tools

DSpace JSPUI