PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BONDOWOSO KEPADA CAMAT STUDI PADA KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO

Abstract

Semenjak di berlakukanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksana asas desentralisasi yang dilanjutkan dengan munculnya UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kecamatan menjadi perangkat daerah Kabupaten dan Camat menjadi pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan apa saja yang dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso kepada Camat khususnya pada Kecamatan Tamanan, kemudian bagaimana mekanisme dan teknik pelaksanaan yang dilakukan oleh Bupati Bondowoso untuk mendelegasikan kewenanganya kepada Camat, ada 9 kewenangan Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Camat (kewenangan Delegatif) yaitu; kewenangan perizinan, kewenangan rekomendasi, kewenangan koordinasi, kewenangan pembinaan, kewenangan pengawasan, kewenangan fasilitasi, kewenangan penetapan, kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Demikian juga dengan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat yang dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat khususnya Kecamatan Tamanan. Untuk memperoleh data yang obyektif, valid dan variabel maka diperlukan metode penelitian berdasarkan kajian permasalahan yang telah dikemukakan serta tujuan yang ditetapkan maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, tenik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan usaha mengumpulkan data primer maupun sekunder, tenik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasif pasif, teknik wawancara dengan melakukan ix rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan data dilapangan yang merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan untuk memperoleh informasi, teknik dokumentasi teknik ini untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan mencatat dan mempelajari data yang terdapat dilokasi penelitian berupa surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masing berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta perihal pendataan lain yang masih berada di dalam ruang lingkup permasalahan yang diangkat. Teknik studi kepustakaan dalam penelitian sangatlah penting karena dapat memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik, dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainya serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pelaksanaan dalam tugas atau kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat selaku penerima delegasi berupa kewenangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam rangka pemungutan pajak bumi dan bangunan merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap pajak bumi dan bangunan yang diberikan kepada Desa kemudian Camat tidak hanya mengadakan penyuluhan dan pemantauan tetapi bisa memecahkan permasalahan yang di hadapi di dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dalam menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Bondowoso kepada Camat selain itu juga untuk mempermudah dalam pemungutan (PBB)camat perlu membentuk tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan guna meningkatkan atau memperlancar pelaksanaan (PBB).