DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN LAMONGAN

Abstract

Status pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tenteng Pemerintahan Daerah adalah sebagai pegawai daerah, sehingga kebijakan tentang kepegaian ditentukan oleh daerah.