HAK WARIS SEORANG NON MUSLIM TERHADAP HARTA YANG DIMILIKI PEWARIS MUSLIM (Studi Kasus Putusan Pengadilan AgamaNomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)

Abstract

Hukum waris Islam menetapkan adanya halangan untuk mendapatkan bagian waris terhadap seseorang yang sebenarnya berhak atas hal tersebut, yaitu faktor perbedaan agama sebagai penghalang bagi seorang ahli waris disimpulkan dari definisi ahli waris yang diberikan oleh KHI yaitu bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasar definisi ini, disimpulkan bahwa apabila seorang yang secara nasab merupakan ahli waris, namun di saat yang sama yang bersangkutan tidak beragama Islam, maka dia tidak dihitung sebagai ahli waris dan terhadapnya tidak diberikan bagian waris sebagaimana ahli waris lainnya. Penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan Pertama, ahli waris non Muslim dapat memperoleh harta waris melalui Wasiat Wajibah. Kedua, dasar pertimbangan hakim (ratio decidendi) Hakim Pengadilan Agama memutus perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj telah sesuai dengan hukum waris Islam. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah tujuan umum yaitu Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu Mengetahuidanmemahamihakwarisdariahliwarisnon muslim yang dilakukanmelaluiwasiatwajibah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi perundan-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder yang meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi dan bahan hukum tersier adalah berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Namun di dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum Ngandi Giting sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen Medan. Berdasar gugatan tersebut, telah terbukti bahwa Pewaris (Ngandi Ginting) pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I), akan tetapi ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu (Penggugat/Jayanta Ginting) beragama Kristen.Oleh karenanya Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting). Meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris , akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999, Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi Ginting. Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dalam kasus pembagian waris Ngandi Ginting yang beragama Islam kepada ahli warisnya beragama non Muslim (Kristen). Dalam keputusan Pengadilan Agama di Kabanjahe, Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris non Muslim mendapatkan pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris atas dasar wasiat wajibah. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ahli waris non muslim dapat menerima harta warisan dari pewaris melalui wasiat wajibah.