STUDI TENTANG MEKANISME HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD), DI DESA KALIPANG, BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2000 KABUPATEN PASURUAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai kelanjutan dari tuntutan reformasi 1998 ternyata masih menyisakan sejumlah permasalahan baik dari sisi perangkat hukum maupun dari sisi pelaksanaan di lapangan. Hal yang kemudian menarik untuk dibahas adalah kehadiran lembaga baru di tingkat desa yaitu BPD (Badan Perwakilan Desa) sebagai amanat dari UU pemerintahan daerah.