TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KE TIGA (KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG) (Sutdi Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)

Abstract

Permasalahan perkawinan yang tidak memenuhui syarat dan rukunnya tersebut tidak akan pernah terjadi jika bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Agama.