KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Terhadap Pasal 47 Undang- Undang Nomor 22 Tabun 1997 Tentang Narkotika)

Abstract

Hasil yang didapat dalam penulisan skripsi ini adalah sesungguhnya vonis Rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang - Uadang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai sanksi dalam hukum pidana, yang dalam perkembangannya, sebagai implementasi dari ide dasar double trek system yang dianut oleh undang - undang tcrsebut, termasuk dalam sanksi tindakan, bukan sebagai sanksi pidana. Akan tetapi pada tahap aplikasinya, vonis rehabilitasi tidak pemah digunakan dalam Putusan pengadilan mengenai permasalahan pengguna Narkrotika di lodoncsia. Data yang mendukung kenyataan tersebut penulis ambil dari Peagadilan Negeri Tangerang sebagai Lampiran. Dengan demikian., penulis merasa perlunya penyempumaan Undang - Undaog nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika agar tidak lagi terdapat ketimpangan dalam masalah pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (pengedar dan pengguna) yang perlu mendapatlcan perhatian lebih serius dari pemerintah agar penanggulangan narkotika dimasa yang akan datang akan berjalan lebih efektif dan sempuma.