ANALISIS WACANA KRITIS “WAYANG DURANGPO”

Abstract

Wayang Durangpo adalah wacana kritik karya Sujiwo Tejo yang menyoroti fenomena yang berkembang di masyarakat, khususnya tentang politik. Untuk memahami wacana tersebut, teori yang digunakan adalah teori analisis wacana kritis van Dijk yang terdiri atas 3 tingkatan/dimensi, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Masing-masing dimensi terdiri atas elemen-elemen yang lebih spesifik. Berdasarkan gejala dominan yang ditemukan pada penelitian awal, penelitian ini menganalisis gejala dominan tersebut, yakni topik, skema, strategi semantik, strategi retoris, ideologi, dan konteks sosial pada Wayang Durangpo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data pada penelitian ini adalah teks Wayang Durangpo yang bersumber dari Jawa Pos, serta dari buku berjudul Lupa Endonesa, Ngawur Karena Benar, dan Lupa Endonesa Deui karya Sujiwo Tejo. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik yang ditemukan antara lain: 1) kritik terhadap tindakan korupsi dan kinerja KPK dalam memberantas korupsi, 2) kepentingan politik dalam penegakan hukum di Indonesia, 3) peran politik pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dan 4) kritik terhadap politik ekonomi di Indonesia. Skema yang ditemukan terdiri atas 4 jenis yang tersusun atas cerita rekaan, cerita wayang/serat/panji, paparan masalah, dan solusi alternatif yang dimanfaatkan untuk memberikan penekanan kritik. Strategi semantik yang ditemukan adalah latar, detil, dan praanggapan yang dimanfaatkan untuk membangun makna dari peristiwa atau pihak tertentu yang sedang dikritik. Strategi retoris yang ditemukan terdiri atas 7 kategori dan berfungsi sebagai penekanan kritik. Ideologi yang ditemukan meliputi: ideologi Pancasila, ideologi Islam, ideologi berlandaskan filsafat Jawa, dan ideologi berlandaskan filsafat Jawa dalam wayang. Konteks sosial yang ditemukan meliputi: konteks politik, konteks hukum, konteks pendidikan, dan konteks ekonomi.