Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Keuangan Negara

Abstract

Menambahkan termasuk keuangan negara Keuangan PTN-BH. (Penjelasan Pasal 2: Badan hukum mencakup badan hukum privat maupun badan hukum publik, termasuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.) Tahun APBN/APBD dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Menteri Keuangan dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Setelah APBN disetujui DPR, Pemerintah dapat menyalurkan subsidi melalui Perusahaan Negara. Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Negara dapat dilimpahkan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan Negara. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengawasan internal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Perusahaan Negara dan/atau Perusahaan Daerah dapat didelegasikan kepada Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun rincian anggaran masing-masing.Menteri Keuangan bertanggung jawab menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia pengelola APBN dan APBD.