“Prosedur Pelaporan Realisasi Anggaran SKPD pada Kantor Pemuda dan Olahraga (KANPORA) Kabupaten Jember”

Abstract

Di Era globalisasi ini, peranan instansi pemerintah sangatlah penting. Instansi pemerintah ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Instansi ini terdiri atas para pegawai negeri yang merupakan salah satu unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta di dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian anggaran tersebut harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Terkait dengan prinsip efisiensi dan efektifitas, pemerintah daerah harus mampu berkoordinasi dengan instansi yang ada agar tercipta keserasian dan keselarasan pencapaiaan sasaran di berbagai sektor pembangunan. Refleksi dari kebijakan keuangan pemerintah daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan refleksi kebijakan keuangan pemerintah pusat diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pencairan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada dasarnya merupakan sarana pengeluaran untuk membiayai belanja negara. Pencairan dana tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ada tanpa ada rekayasa di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan prosedur yang tepat untuk digunakan sebagai bahan acuan, serta diperlukan pula koordinasi yang baik dengan instansi terkait yang berada di bawah naungannya.