PROSEDUR PEMBAYARAN PAJ AK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN SISTEM POLLING DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Abstract

Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) dengan

Sistem Polling di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Al Qarina Pabella, 110903101036; 2014; 70 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusann Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 1 September 2014 sampai tanggal 30 September 2014. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang Penanganan Tunggakan dan Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit dipenuhi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi pada tanggal 1 Januari 2013 yang salah satu mandatorinya adalah pengalihan PBB-P2 kepada pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan ini sebenarnya tidak serta merta mengalihkan masalah pembuatan surat pajak, melakukan pengukuran dan lain sebagainya. Tetapi juga mengalihkan tunggakan yang belum diselesaikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini yaitu KPP Pratama. Untuk proses penanganan itu sendiri pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah melakukan berbagai cara, contohnya melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan dengan Sistem Polling. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan sistem Polling dianggap efektif untuk menangani tunggakan, dari bulan April 2014 sampai dengan Agustus 2014 mengalami peningkatan untuk mengurangi jumlah tunggakan.