Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/60927
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHAMBALI-
dc.date.accessioned2015-01-08T07:14:09Z-
dc.date.available2015-01-08T07:14:09Z-
dc.date.issued2015-01-08-
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/60927-
dc.description.abstractpromissory note (surat sanggup) adalah suatu surat janji tidak bersyarat yang di tandatangani oleh si penerbit untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu atau waktu yang akan di tentukan pada seorang atau penggantinya atau pada si pembawa. pada surat sanggup terdapat dua pihak, yaitu penerbit (penandatangan) dan si pemegang (penerima) promissory note yang merupakan bagian dari surat berharga (commercial paper) yang biasa di gunakan dalam lalu lintas perdgangan di pasar uang promissory note ini diatur dalam pasal175 KUH dagang yang mencantum syarat-syarat formal penerbit surat-surat sanggup. permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adlah, bagaimana proses pembaharuan hutang yang telah jatuh tempo pembayarannya dan akibat hukum apa yang timbul dari pemharuan hutang dalam promissory note tersebut. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembaharuan hutan dalam promissory note terhadap hutang yang telah jatuh tempo, pakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi promissory note dan mengkaji srta menhganalisa akibat hukum apa yang timbul dari pembaharuan hutang tersebut. metode pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan yuridis noematif. untuk memecahkan masalah penulis juga menggunakan data primer melalui studi literatur dan studi dokumentasi terhadap buku-buku yang memiliki kaitan dengan promissory note, serta di analisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif. kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa pembaharuan hutan dalam promissory note yang merupakan bagian dari surat berharga harus memenuhi syarat - syarat formal sebuah promissory note dan akibat hukum terhadap pembaharuan hutang baik yng tejadi karena obyeknya maupun subyeknya yang di ganti, maka perubahan tersebut harus di buat dalam promissory note yang baru. melihat kenyataan tersebut, penulis menyarankan agar hakim yang memeriksa perkara pembaharuan hutang harus teliti dan cermat untuk menilai apakah telah terjadi pembaharuan hutang atau tidak dalam promissory note agar tidak merugikan pehak penerbit maupun pemegang promissory note tersebut perlunya di buat suatu aturan tentang surat surat berharga yang baik dan jelas serta sejalan dengan prinsip-prinsip pengatur tentang surat surat berharga.en_US
dc.description.sponsorshipUniversitas Jemberen_US
dc.subjectPEMBAHARUAN HUTANGen_US
dc.titleANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN KESEPAKATAN LISAN(Kajian putusan mahkama agung No. 014..K/N/1999)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UT-Faculty of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hambali.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools