INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana interaksi antara birokrasi pemerintahan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, interaksi birokrasi pemerintahan dengan LSM terbagi dalam dua jenis, yaitu interaksi simetris dan interaksi subordinat. Kedua pola interaksi tersebut terjadi karena antara birokrasi pemerintahan dengan LSM sering terlibat konflik kepentingan, baik konflik kepentingan yang bersifat idealis maupun yang bersifat pragmatis. Karena adanya konflik kepentingan tersebut, dalam interaksinya birokrasi pemerintahan dengan LSM melakukan beberapa strategi interaksi yang pada akhirnya berdampak pada proses penyelengaraan pemerintahan di Kabupaten Jember yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif berdasarkan konsensus bersama antara pemerintah dan stakeholders. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun dalam prakteknya di lapangan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) masih ada kendala. Kendala tersebut adalah dominannya keberadaan birokrasi pemerintahan yang konservatif dan LSM yang pragmatis. Meskipun demikian, potensi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Jember masih terbuka, Indikatornya adalah adanya birokrasi pemerintahan yang visioner dan LSM yang idealis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember, meskipun secara kuantititas jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan birokrasi pemerintahan yang konservatif dan LSM pragmatis.