TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AZAS MONOGAMI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENURUT PP NO.10 TAHUN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstract

Penerapan azas monogami terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No.10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 adalah mutlak, dan akibat hukum apabila Pegawai Negeri Sipil Wanita melanggar ketentuan tersebut yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan tersebut ternyata bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun karena Pegawai Negeri Sipil tunduk dan patuh pada UU No.43 tahun 1999 maka yang berlaku adalah Lex Specialis Derogat Lex Generalis.