Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I Terhadap Jual Beli Lelang Obyek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet

Abstract

Pejabat lelang Kelas I dapat melakukan lelang eksekusi meliputi putusan/penetapan Pengadilan dan dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu selain lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Yang dimaksud dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan putusan/penetapan Pengadilan, salah satunya adalah lelang eksekusi hak tanggungan yang secara khusus diatur pada pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah selanjutnya disebut UUHT. Jual beli dengan lelang berbeda dengan jual beli lainnya karena memiliki ketentuan dan prosedur berbeda pula yang diatur dalam Undangundang tersendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat karena Pejabat Lelang membuat Akta Risalah Lelang yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang dari sebelum pelaksanaan sampai setelah pelaksanaan lelang. Risalah Lelang yang dimaksud juga memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta authentik.