Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58063
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRatih Listyana Chandra-
dc.date.accessioned2014-07-08T02:35:55Z-
dc.date.available2014-07-08T02:35:55Z-
dc.date.issued2014-07-08-
dc.identifier.issn0852-6206-
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58063-
dc.description.abstractUntuk melindungi folklor milik Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dengan melakukan berbagai macam upaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan atas folklor dapat berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pencipta atau pemilik suatu folklor merasa tenang karena hakhaknya sebagai pencipta atau pemilik suatu folklor diakui dan dilindungi oleh negara. Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pendokumentasian kepemilikan folklor bangsa. Dengan adanya data base ini diharapkan tidak ada lagi pengklaiman folklor oleh pihak yang tidak berhak. Upaya terakhir yang bisa ditempuh yaitu dengan menyiapkan benefit sharing yang tepat. Oleh karena itu, apabila folklor tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain, pencipta atau pemegang hak, negara dapat mengajukan gugatan atau pembayaran royalti secara adil.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseriesMajalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT;NO.II/TH.XXXVI/2011-
dc.subjectfolklor, hak ciptaen_US
dc.titlePERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA ASLI BANGSA (FOLKLORE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTAen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Fakultas Hukum

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Full Ratih Listyana_1.pdf350.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.