ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2248 K/PID/2011 TENTANG STATUS JABATAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI

Abstract

Tulisan ini mereview bagaimana jalannya pemilihan kepala desa di Desa Sumberagung 2010 hingga keputusan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Sumberagung oleh Bupati Banyuwangi. Berdasarkan studi kasus atas jalannya pemilihan kepala desa hingga pengangkatan kepala desa Sumberagung oleh Bupati Banyuwangi, peneliti mencoba menjelaskan adanya fakta hukum dibalik pemilihan kepala desa Sumberagung. Sebagian variable yang terkandung dalam kerangka pikir ini digunakan untuk menganalisa pemilihan kepala desa Sumberagung (Pilkades) 2010. Dalam konteks pilkades Sumberagung 2010, mengungkapkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa terpilih Desa Sumberagung yang menggunakan ijazah SMP palsu sebagai penunjang persyaratan calon kepala desa. Kecurangan tersebut berdampak pada munculnya sengketa pilkades antar calon kepala desa yakni antara kepala desa Sumberagung terpilih dengan pesaing yang kalah. Hal ini telah menimbulkan kecemburuan sosial pada pesaing dari kepala desa terpilih yang telah disahkan oleh Bupati Banyuwangi untuk melakukan langkah-langkah politik dengan tujuan mengembalikan haknya. Dalam prakteknya, pengesahan kepala desa Sumberagung yang telah dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, berimplikasi pada status dari jabatan kepala desa terpilih Desa Sumberagung. Dalam hal ini peran Bupati Banyuwangi sangat dibutuhkan akan penyelesaian dari sengketa pilkades Sumberagung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.