ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN SK MENTERI NO. 140/2632/SJ TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA

Abstract

Dalam sebuah pemilihan untuk memilih seorang pemimpin atau kepala, di indonesia sering terjadi kesenjangan, tidak hanya di lingkup Kepala Daerah ataupun Presiden tetapi dalam pemilihan kepala desa pun sering terjadi kesnjangan di dalam pemilihan tersebut, kebijakan-kebijakan kepala daerah sering menjadi kontrofersi dari organ kepeminpinan suatu daerah dalam penentuan syarat pemilihan Kepala Desa, jelas dalam sebuah kontrofersi tersebut ada pihak-pihak yang di untungkan dan ada pula pasti yang di rugikan, oleh karena itu pemilihan yang rentan akan permasalahan harus benar-benar mengacu pada undang-undang yang berlaku di negara ini dan menjadi landasan Negara Kesatuan republik Indonesia ini atau yang biasa di sebut dengan NKRI