Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/56783
Title: STRATEGI PEMBERDAYAAN GHIPPA IMPLEMENTASI PKPI TAHUN 2002 – PROPINSI JAWA TIMUR
Authors: Ernanda, Heru
Keywords: Irigasi
Kelembagaan
Issue Date: 8-Oct-2002
Publisher: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Series/Report no.: Lokakarya Nasional Kelembagaan P3A;
Abstract: Usaha peningkatan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, dilakukan langkah-langkah Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Titik tolak Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi dengan meningkatkan peran-serta perkumpulan petani pemakai air yang otonom, mandiri dan mengakar pada masyarakat, sehingga terwujudnya sistem irigasi yang berkelanjutan. Hasil implementasi PKPI pada tahun 2000 dan 2001, telah meningkatkan peran pokja kabupaten dan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air. Potensi dan kemampuan perkumpulan petani telah dilakukan digali dan dikaji secara partisipatip dan dituangkan dalam bentuk Profil Sosio Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK). Evaluasi secara keseluruhan menunjukkan GHIPPA mengalami kesulitan dalam aktivitas kelembagaan dan teknis. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian strategi pemberdayaan dengan prioritas peningkatan aktivitas kelembagaan, teknis dan keuangan yang difasilitasi oleh KPL dan pokja kabupaten, didukung oleh kebijakan peraturan daerah. Tujuan penyusunan strategi pemberdayaan adalah melakukan evaluasi potensi GHIPPA hasil implementasi pada tahun sebelumnya, dan menyusun strategi pemberdayaan dengan prioritas peningkatan aktivitas kelembagaan, teknis dan keuangan yang difasilitasi oleh KPL dan pokja kabupaten, didukung oleh kebijakan peraturan daerah. Hasil kajian strategi pemberdayaan menunjukkan perlu dilakukan kegiatan partispatip dan kesepakatan dalam (i) aspek orgnisasi dilakukan kegiatan memperkuat kelembagaan, sosialisasi tata laksana kelembagaan GHIPPA, (ii) aspek teknis dilakukan kesepakatan daerah layanan, saluran dan bangunan, serta pembagian peran dan wewenang operasi dan pemeliharaan; (iii) aspek keuangan perlu dilakukan sosialisasi IPAIR, memperkuat komponen pendukung IPAIR, mengupayakan Produk Hukum/Kebijakan Kabupaten dalam mendukung pengelolaan IPAIR oleh petani, membuka wacana pengembangan usaha ekonomi dan Sosilisasi/Penyusunan Proposal Pengajuan Dana ke Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK).
URI: http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56783
Appears in Collections:LSP-Papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2002_DepDalamNegeri_StrategiPemberdayaanHIPPA_Jatim.pdf6.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.