PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/564

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Tanuwijaya, Fanny	-
dc.date.accessioned	2013-07-04T01:21:40Z	-
dc.date.available	2013-07-04T01:21:40Z	-
dc.date.issued	2013-07-04	-
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/564	-
dc.description	Fakultas Hukum Universitas Jember	en_US
dc.description.abstract	Penerapan outsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum melanggar hak konstitusional buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Outsorcing dalam hal ini adalah menyangkut pemborongan jasa pekerja. Pelanggaran ini disebabkan karena tidak adanya hubungan kerja antara buruh outsourcing dengan pengusaha perusahaan pemberi kerja. Implikasi hukum karena tidak adanya hubungan kerja pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak adanya perlindungan hukum bagi buruh.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	outsourcing, hak konstitusional	en_US
dc.title	PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN	en_US
dc.type	Other	en_US
Appears in Collections:	Fakultas Hukum

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL.pdf		11.06 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI