Penolakan Moro Islamic Liberalition Front (MILF) terhadap Damai antara Moro National Liberation Front (MNLF) dengan Pemerintah Filipina

Abstract

Konflik di Mindanao merupakan salah satu dari lima konflik utama di wilayah Filipina semenjak kemerdekaannya. Konflik ini terkonsentrasi di wilayah Muslim-majority antara lain : Minadanao Tengah dan Baratdaya, yang mana saat ini terbagi atas tiga wilayah administratif (wilayah IX-Mindanao Barat, wilayah XII-Mindanao Tengah, dan wilayah Otonomi Muslim Mindanau (ARMM)) dan empat propinsi di wilayah XI-Mindanao Selatan (Davao del Sur;Sarangani; Cotabato Selatan; dan Sultan Kudarat). Setidaknya terdapat tiga faktor kunci yang menjadi akar permasalahan di Mindanao. Yang pertama adalah perbedaan yang cukup besar akan economic interests diantara kaum Kristen itu sendiri, economic and comercial elite dengan mayoritas warga Kristen. Yang kedua lebih mengarah pada keberadaan kekerasan. Konflik kronis diantara klan yang berbeda (atau biasa terjadi antara suku bangsa) di dalam populasi Muslim, menggerakkan beberapa aksi kekerasan dan reaksi militer yang sporadis. Dan yang ketiga, sebagaimana umumnya meluasnya aktivitas banditry membingungkan aksi kekerasan yang sebenarnya dari kedua belah pihak, pemerasan dan penculikan serta seringkali respon militer Filipina yang tidak pandang bulu. Dengan meningkatnya eskalasi pemberontakan MNLF pada 1970-an, rezim Marcos menandatangani Kesepakatan Tripoli bersama MNLF dengan Libya sebagai pihak perantara. Akan tetapi hal tersebut baru terlaksana saat Presiden Corazon Aquino menjabat pada 1986, dan kembali Pemerintah Filipina menyalahi kesepakatan. Hanya 4 dari 13 wilayah, yang dominan warganya beragama Islam, dibentuk menjadi wilayah otonomi. Presiden Fidel Ramos melanjutkan kebijakan para pendahulunya dan mencapai keberhasilan dengan menandatangani kesepakatan damai pada 66September 1996 dikarenakan inisiatif perdamaian yang diajukannya saat MNLF diketuai Nur Misuari. Perjanjian tersebut mensyaratkan pembentukan lembaga internal yang disebut Southern Philippine Council for Peace and Development (SPCPD), yang diketuai oleh Misuari, yang mana akan bertanggung jawab pada supervisi dan koordinasi proyek pembangunan pada wilayah yang disebut Special Zone for Peace and Development (SZOPAD). Pada saat dilaksanakan Perjanjian damai 1996 Pemerintah Filipina hanya mengajak MNLF untuk berunding sedangkan masih terdapat sejumlah entitas yang seharusnya turut diajak duduk bersama dalam meja perundingan diantaranya warga Lumad, warga Kristen dan MILF. Akibatnya pihak-pihak yang merasa tidak diikutsertakan dalam proses perundingan tersebut menyatakan menolak dan tidak mengakui keabsahan isi perjanjian damai tersebut. Salah satu kelompok yang secara terbuka menyatakan penolakannya adalah MILF. Disharmonisasi kontak sosial pemerintah dengan MILF menyebabkan kesimpangsiuran dan tak ditemuinya titik temu sebagai solusi dari konflik Moro. Upaya agar terjadi titik temu antara Pemerintah Filipina dengan MILF guna menyelesaikan konflik Moro tidak lain adalah dengan diadakannya sejumlah pertemuan perundingan yang cukup intens. Akan tetapi perundingan tersebut tidak hanya dihadiri oleh pemerintah dengan MILF saja sebagaimana yang terjadi pada Perjanjian Dami 1996 lalu yang hanya dihadiri oleh Pemerintah Filipina dan MNLF, melainkan harus juga dihadiri oleh kelompok-kelompok non-muslim dan juga MNLF bahkan kelompok Abu Sayaf. Dengan duduknya pihak-pihak yang berperan dalam terjadinya konflik di wilayah Moro dan dengan ditunjang oleh keinginan untuk menyelesaikan konflik dari masing-masing pihak pasti akan terdapat suatu titik temu menyangkut permasalahan Moro.