ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS ARGOMULYO CUKUH BATU KECAMATAN BANJIT KEBUPATEN WAY KANAN JUDICIAL ANALYSIS PUNISHMENT O

Abstract

Tindak pidana korupsi yang telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah Alasan kasasi Penuntut Umum dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No 104/Pid/2006/PT.TK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam ketentuan Pasal 253 ayat Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan penulis adalah Seorang Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana seharusnya memahami terlebih dahulu tujuan diberlakukannya sanksi kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan extra ordinary crime, maka seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dipahami pula tujuan dari diberlakukannya UUPTPK yaitu untuk menggantikan Undang Undang No. 3 Tahun 1971 agar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih efektif. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana dibawah ancaman pidana minimum sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUPTPK maka tidak ada pembeda antara undang-undang tersebut dengan undang undang yang telah dibuat sebelumnya dan sekali lagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia akan mengalami kemunduran. dan Salah satu hal terpenting dalam putusan yaitu adanya pertimbangan hakim, terutama terhadap putusan yang dikeluarkan dengan menyimpangi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adanya pertimbangan hakim yang jelas dan sistematis dapat menghilangkan anggapan telah terjadi disparitas pidana. Maka menjadi sangat pening bagi seorang Hakim untuk lebih jeli merumuskan alasan dan pertimbangannya dalam menjatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana terutama terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai extra ordinary crime.