MASA TRANSISI POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1998-1999

Abstract

Sepanjang 32 tahun Orde Baru di bawah kendali rezim Soeharto, memang diakui keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan menciptakan kestabilan politik. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi telah memberikan perluasan kelas menengah di Indonesia, menjamin distribusi pendapatan dan meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia. Namun demikian, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintahan (birokrasi), aparat keamanan, maupun pelaku ekonomi (pengusaha/konglomerat). Klimaksnya adalah pada pertengahan tahun 1997, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan pengusaha). Kondisi perekonomian bangsa Indonesia hancur berantakan diterpa badai krisis moneter dan ekonomi yang akhirnya bermetamorfosis menjadi krisis politik. Implikasi krisis ekonomi dan moneter serta kegagalan pemerintah dalam merespon dan mengatasi krisis tersebut membuat legitimasi pemerintah Soeharto hancur berantakan. Bahkan lebih parah lagi, rezim ini tidak lagi dipercaya oleh rakyat untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, dan akibatnya berbagai gerakan delegitimasi Orde Baru bermunculan. Akibat eskalasi gerakan delegitimasi menuntut Soeharto mengundurkan diri semakin meluas, akhirnya, pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945 Soeharto segera mengatur Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat berfungsi dan gedungnya diambil alih oleh mahasiswa