PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Abstract

Upaya pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Namun pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 masih perlu disempurnakan agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal dan tidak melemahkan kembali hak-hak reparasi terhadap korban, yaitu meliputi mekanisme pengajuan dan penetapan kompensasi sebagai bagian dari pemidanaan.