TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) PG. OLEAN SITUBONDO

Abstract

Berdasarkan uraian di atas serta pengamatan yang dilakukan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata dapat di tarik kesimpulan bahwa: a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. b. Penerapan perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean Situbondo menggunakan Self Assessment System, yaitu dimana sistem perpajakannya dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak mulai dari pemotongan, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan besarnya pajak yang terutang. c. Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah pada PG. Olean sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Adapun tarif yang digunakan PG. Olean atas pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa tanah tersebut, tarif tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewahan tanah dan/ atau bangunan. d. Dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean Situbondo tidak pernah melebihi tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.