PELAKSANAAN TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LUMAJANG

Abstract

ajak berperan sangat penting di Pemerintah Daerah, karena Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit dipenuhi. Dengan diberlakukanya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)pada tanggal 1 Januari 2010 yang salah satu mandatori nya adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (DPKD)abupaten Lumajang sebagai Dinas yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak daerah dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik teori dan praktik. Tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang pertama adalah dengan menyelenggarkan workshop pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kedua membentuk tim pengalihan untuk memperlancar proses persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. Pembentukan tim ini dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan. Ketiga pembentukan tim pengalihan, maka tim pengalihan merumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mempersiapkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan