PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Abstract

Berdasarkan dari rangkaian laporan di atas dan informasi yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 1. Prosedur administrasi pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah official assesment system yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selain itu juga dengan self assesment system yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. 2. Pemungutan pajak hiburan yang terutang harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Bupati yang dalam pelaksanaan pemungutannya dilimpahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dan ditetapkan pada bidang penetapan dan verifikasi.