MBAS KETIADAAN PERATURAN DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PELAKSANAAN PELAPORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

Abstract

Pelaksanaan magang dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 22 Maret 2011 untuk mendapatkan data dan informasi tentang Imbas Ketiadaan Peraturan Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Pelaksanaan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menggunakan Self Assessment System dimana pajak yang terutang atas BPHTB itu dihitung sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSB yang kemudian dibayarkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Pemerintah dan kemudian lembar ke 5 dilaporkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai salah satu syarat permohonan sertifikat akta tanah yang pada tahun ini tidak bisa dilaksanakan, karena Peraturan Daerah yang membahas tentang BPHTB belum disahkan dan di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sehingga banyak pihak terkait yang dirugikan, seperti developer selaku penjual, pemborong, pembeli dan penerimaan pajak daerah dari BPHTB menjadi berkurang serta hilangnya data dan informasi terkait dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Politik, Universitas Jember