FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI PANARUKAN

Abstract

Sebagai negara yang sedang berkembang, bangsa Indonesia selalu mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bersifat membangun di segala bidang demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional ini pemerintah memerlukan dana yang cukup besar sebagai salah satu syarat agar pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Dana tersebut didapat pemerintah dari sumber daya alam ( SDA ) yang telah kita miliki, serta didapat dari penerimaan-penerimaan negara lainnya; salah satunya adalah dari sektor pajak. Selain dapat memberikan konstribusi besar dalam pembiayaan-pembiayaan negara yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini Cukai merupakan salah satu jenis pajak negara yang dalam pelaksanaannya dapat membantu menambah pemasukan keuangan negara. Cukai adalah pajak negara yang penggunaannnya dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat dan karakteristik objek cukai. Cukai hanya dikenakan pada barang-barang yang dalam peredarannya perlu diawasi dan dibatasi oleh pemerintah. Pembangunan nasional memerlukan sumber-sumber penerimaan khususnya yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu segala upaya perlu dikerahkan untuk menggali, meningkatkan, mengembangkan sumber daya penerimaan termasuk yang berasal dari dalam negeri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah khususnya dalam bidang cukai adalah pemberian fasilitas penundaan atas pembayaran cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh para pengusaha pabrik