PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAGETAN UNIT SUKOMORO

Abstract

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam suatu

pemberian kredit harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) dan kemudian Sertifikat Hak Tanggungan. Namun dalam

pelaksanaan pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Surat Kuasa

Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) tidak perlu dilakukan pembuatan Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Keadaan yang demikian menimbulkan

keinginan bagi Penulis untuk mengkaji dalam Skripsi dengan judul ”PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN PENGGUNAAN

SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT

HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET DI P.T. BANK RAKYAT

INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAGETAN”.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini tentang

pelaksanaan pemberian Kupedes, Konstruksi hukum Surat Kuasa Memasang Hak

Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian Kupedes, dan Upaya penyelamatan dan

penyelesaian jika terjadi kredit macet.